NOTA DARI JAKARTA: Sejarah Di Sebalik Perayaan Tahun Baharu Cina di Indonesia
Anggaran Waktu Membaca:
JAKARTA: Diaspora Cina mungkin adalah diaspora terbesar di seluruh Asia. Berabad-abad sebelum Indonesia merdeka pada 1945, imigran (pendatang) Cina berdatangan dalam banyak gelombang dan zaman. Lynda Ibrahim menyelongkar susur galur diaspora ini.
Bergantung kepada lokasi dan waktu mendaratnya, imigran Cina bisa terdiri daripada buruh kapal, pedagang kecil, pengusaha kaya sampai utusan kerajaan.
Selama berabad-abad asimilasi terjadi bertahap-tahap, terlihat jejaknya pada makanan, pakaian, sampai bahasa lisan. Salah satu jejak terjelasnya adalah pada budaya Betawi, suku asli di Jakarta.
Bergantung kepada lokasi dan waktu mendaratnya, imigran Cina bisa terdiri daripada buruh kapal, pedagang kecil, pengusaha kaya sampai utusan kerajaan.
Selama berabad-abad asimilasi terjadi bertahap-tahap, terlihat jejaknya pada makanan, pakaian, sampai bahasa lisan. Salah satu jejak terjelasnya adalah pada budaya Betawi, suku asli di Jakarta.
Garis pemisah antara imigran dan peribumi menebal pada zaman kolonial, saat Belanda menetapkan bangsa Eropah sebagai kelas satu, imigran bukan warga Eropah (Arab, Cina, India) sebagai kelas dua, dan peribumi sebagai kelas terakhir. Saat Batavia semakin berkembang, Belanda mengangkat kepala komunitas (masyarakat) berpangkat Kapten untuk mengurus puaknya, mulai dari administrasi (pentadbiran) kependudukan sampai kuota perdagangan.
Imigran yang cenderung tinggal dekat pelabuhan dan pasar kian mengumpul sesama mereka kerana Belanda mendorong terbentuknya distrik berbasis (daerah berdasarkan) primordial. Ada Pecinan untuk keturunan Cina dan Kauman untuk keturunan Arab, misalnya.
Sampai hari ini, Jakarta masih memiliki area (kawasan) bernama Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Ambon, dan sejenisnya.
Namun, tidak bererti semua keturunan imigran Cina, acap disebut Tionghoa, hidup terpisah dari dinamika Indonesia. Sejarah panjang Indonesia mencatat tokoh dan partai politik Tionghoa yang berperanan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Soekarno, presiden pertama Indonesia, memberikan ruang gerak kepada etnik Tionghoa termasuk dalam kabinetnya.
Diskriminasi Sebelum Reformasi 1998
Gejolak politik Indonesia pada pertengahan 1960-an berhujung tidak hanya pada turunnya Soekarno, namun juga persekusi (penindasan) terhadap keturunan Tionghoa di seluruh Indonesia. Persekusi pernah terjadi pada era Soekarno dan bahkan pada zaman kolonial, namun kali ini berbeza kerana Soeharto memperlakukan berbagai diskriminasi setelah dia berkuasa.
Melalui Instruksi (Arahan) Presiden No. 14 Tahun 1967, Soeharto melarang ekspresi budaya Tionghoa. Akibatnya, sekolah berbahasa Cina ditutup, nama keluarga Cina harus diubah menjadi keindonesiaan, keturunan Cina ditandai dalam kartu kependudukan (kad pengenalan diri) dan dipersulit bekerja untuk Pemerintah, juga dilarangnya agama Konghucu dan perayaan Tahun Baru Lunar (Imlek).
Selama 32 tahun diskriminasi ini berlangsung, mengubah pola hidup dan kebiasaan sekian generasi Tionghoa yang tidak bisa menyandang identiti mereka sepenuhnya.
Rintangan memasuki dinas polisi (pasukan polis), militer (tentera) dan pemerintahan lainnya semakin mendorong etnik Tionghoa ke dunia usaha, sehingga akhirnya menguasai peta bisnes Indonesia.
Keterbukaan Setelah Reformasi 1998
Gelombang protes se-Indonesia kerana tekanan krisis ekonomi Asia dan pembungkaman rakyat bermuara pada Reformasi 1998, yang buahnya, selain turunnya Soeharto, juga hidupnya lagi demokrasi dalam bernegara. Sayangnya dalam proses ini etnik Tionghoa kembali menjadi korban kerana kerusuhan berbumbu etnik tetap terjadi dan menyebabkan korban jiwa, kerugian material (harta benda), dan bahkan larinya banyak Tionghoa Indonesia ke luar negeri sampai hari ini.
Namun, pemerintahan berbasis (berdasarkan) demokrasi setelah 1998 perlahan-lahan cuba memperbaiki keadaan dan mengembalikan hak-hak etnik Tionghoa yang dihapuskan oleh Soeharto.
Abdurrahman Wahid, seorang intelektual Muslim sebelum menjadi politisi (ahli politik), mencabut Inpres 14/1967 setelah naik menjadi Presiden Indonesia ke-4. Dia juga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang menegaskan kegiatan budaya dan agama Tionghoa tidak perlu mendapatkan izin khusus lagi.
Pada era Megawati Sukarnoputri, Presiden Indonesia ke-5, Imlek rasmi dirayakan, masuk dalam kalender sosial dan komersial.
Pada tahun 2018, perayaan Cap Go Meh (purnama pertama Tahun Baharu Cina) yang sakral (suci) bagi etnik Tionghoa dan umat Konghucu, dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin di Singkawang; kali pertama seorang Menteri Agama menghadirinya, menurut sambutan Walikota Singkawang saat itu.
Walaupun Cap Go Meh dirayakan di seluruh Indonesia, perayaannya di Singkawang yang mengahwinkan adat Cina, Dayak dan Melayu diakui sebagai perayaan terunik dan terbesar di Indonesia yang sampai dihadiri peserta dari Malaysia.
Imigran yang cenderung tinggal dekat pelabuhan dan pasar kian mengumpul sesama mereka kerana Belanda mendorong terbentuknya distrik berbasis (daerah berdasarkan) primordial. Ada Pecinan untuk keturunan Cina dan Kauman untuk keturunan Arab, misalnya.
Sampai hari ini, Jakarta masih memiliki area (kawasan) bernama Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Ambon, dan sejenisnya.
Namun, tidak bererti semua keturunan imigran Cina, acap disebut Tionghoa, hidup terpisah dari dinamika Indonesia. Sejarah panjang Indonesia mencatat tokoh dan partai politik Tionghoa yang berperanan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Soekarno, presiden pertama Indonesia, memberikan ruang gerak kepada etnik Tionghoa termasuk dalam kabinetnya.
Diskriminasi Sebelum Reformasi 1998
Gejolak politik Indonesia pada pertengahan 1960-an berhujung tidak hanya pada turunnya Soekarno, namun juga persekusi (penindasan) terhadap keturunan Tionghoa di seluruh Indonesia. Persekusi pernah terjadi pada era Soekarno dan bahkan pada zaman kolonial, namun kali ini berbeza kerana Soeharto memperlakukan berbagai diskriminasi setelah dia berkuasa.
Melalui Instruksi (Arahan) Presiden No. 14 Tahun 1967, Soeharto melarang ekspresi budaya Tionghoa. Akibatnya, sekolah berbahasa Cina ditutup, nama keluarga Cina harus diubah menjadi keindonesiaan, keturunan Cina ditandai dalam kartu kependudukan (kad pengenalan diri) dan dipersulit bekerja untuk Pemerintah, juga dilarangnya agama Konghucu dan perayaan Tahun Baru Lunar (Imlek).
Selama 32 tahun diskriminasi ini berlangsung, mengubah pola hidup dan kebiasaan sekian generasi Tionghoa yang tidak bisa menyandang identiti mereka sepenuhnya.
Rintangan memasuki dinas polisi (pasukan polis), militer (tentera) dan pemerintahan lainnya semakin mendorong etnik Tionghoa ke dunia usaha, sehingga akhirnya menguasai peta bisnes Indonesia.
Keterbukaan Setelah Reformasi 1998
Gelombang protes se-Indonesia kerana tekanan krisis ekonomi Asia dan pembungkaman rakyat bermuara pada Reformasi 1998, yang buahnya, selain turunnya Soeharto, juga hidupnya lagi demokrasi dalam bernegara. Sayangnya dalam proses ini etnik Tionghoa kembali menjadi korban kerana kerusuhan berbumbu etnik tetap terjadi dan menyebabkan korban jiwa, kerugian material (harta benda), dan bahkan larinya banyak Tionghoa Indonesia ke luar negeri sampai hari ini.
Namun, pemerintahan berbasis (berdasarkan) demokrasi setelah 1998 perlahan-lahan cuba memperbaiki keadaan dan mengembalikan hak-hak etnik Tionghoa yang dihapuskan oleh Soeharto.
Abdurrahman Wahid, seorang intelektual Muslim sebelum menjadi politisi (ahli politik), mencabut Inpres 14/1967 setelah naik menjadi Presiden Indonesia ke-4. Dia juga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang menegaskan kegiatan budaya dan agama Tionghoa tidak perlu mendapatkan izin khusus lagi.
Pada era Megawati Sukarnoputri, Presiden Indonesia ke-5, Imlek rasmi dirayakan, masuk dalam kalender sosial dan komersial.
Pada tahun 2018, perayaan Cap Go Meh (purnama pertama Tahun Baharu Cina) yang sakral (suci) bagi etnik Tionghoa dan umat Konghucu, dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin di Singkawang; kali pertama seorang Menteri Agama menghadirinya, menurut sambutan Walikota Singkawang saat itu.
Walaupun Cap Go Meh dirayakan di seluruh Indonesia, perayaannya di Singkawang yang mengahwinkan adat Cina, Dayak dan Melayu diakui sebagai perayaan terunik dan terbesar di Indonesia yang sampai dihadiri peserta dari Malaysia.
Jarak Yang Tetap Ada
Sekilas, setelah 1998 tidak lagi ada jarak antara warga etnik Tionghoa dengan warga lainnya. Kawasan Pecinan lama, seperti Glodok di Jakarta, juga didiami warga beragam etnik. Setiap tahun pusat perbelanjaan Jakarta bersaing mendirikan dekorasi Imlek termegah untuk menarik pengunjung. Yusheng, menu khusus Imlek, semakin digemari di perkotaan besar, termasuk oleh yang bukan Tionghoa.
Tahun ini bahkan Pemerintah Jakarta mendirikan dekorasi Imlek dan menggelar muzik di Bunderan HI Jakarta. Seperti saat Natal dan Idul Fitri, pengunjung lintas etnik dan agama berduyun-duyun berfoto dengan latar belakang dekorasi.
Sekilas, jarak primordial itu nampak habis terkikis.
Sekilas, setelah 1998 tidak lagi ada jarak antara warga etnik Tionghoa dengan warga lainnya. Kawasan Pecinan lama, seperti Glodok di Jakarta, juga didiami warga beragam etnik. Setiap tahun pusat perbelanjaan Jakarta bersaing mendirikan dekorasi Imlek termegah untuk menarik pengunjung. Yusheng, menu khusus Imlek, semakin digemari di perkotaan besar, termasuk oleh yang bukan Tionghoa.
Tahun ini bahkan Pemerintah Jakarta mendirikan dekorasi Imlek dan menggelar muzik di Bunderan HI Jakarta. Seperti saat Natal dan Idul Fitri, pengunjung lintas etnik dan agama berduyun-duyun berfoto dengan latar belakang dekorasi.
Sekilas, jarak primordial itu nampak habis terkikis.
Namun jarak tetap terbentang dalam berbagai bidang.
Seiring berkembangnya ekonomi Indonesia, tumbuh subur pilihan hidup untuk kelas atas, seperti perumahan dan sekolah. Etnik Tionghoa, yang dipersulit rejim Soeharto untuk masuk sekolah milik Pemerintah, lama terbiasa masuk sekolah swasta (private schools).
Setelah Reformasi 1998, deregulasi pendidikan membuka pintu bagi sekolah swasta internasional (antarabangsa) yang menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa asing lainnya seperti Mandarin, bukan Bahasa Indonesia.
Pemukiman mewah pun semakin berkembang di Jakarta, dengan contoh terkini kawasan reklamasi (tanah tambak) di Jakarta Utara, daerah yang secara historis (sejarah)dipadati etnik Tionghoa. Namun bezanya dengan Pecinan lama yang bertumbuh organik dan berakar asimilasi lokal (tempatan), kawasan-kawasan baharu ini diselimuti simbol budaya tempelan ala Disneyland.
Menjelajahnya seperti tanah antah-berantah; kurang terasa Indonesia, namun bukan pula Cina.
Tentunya setiap warga Indonesia berhak memilih sekolah, perumahan, dan tempat hiburan sesuai selera, kemampuan dan pengalaman hidupnya.
Dominasi pengusaha etnik Tionghoa dalam perekonomian Indonesia adalah buah dari diskriminasi puluhan tahun, kecenderungan tinggal mengelompok (berkelompok) adalah trauma sasaran kerusuhan sejak zaman Belanda, memasukkan anak ke sekolah internasional (antarabangsa) berbahasa asing adalah bekal apabila harus meninggalkan Indonesia seperti terjadi sebelumnya. Jadi bila sekarang jarak tetap terjadi kerana pilihan edukasi (pendidikan), domisili (kediaman rasmi) dan profesi (kerjaya), akar utamanya adalah diskriminasi sosial-politik sekian generasi.
Dan ini adalah pekerjaan kemasyarakatan yang masih panjang, baik untuk masyarakat sivil dan elemen Pemerintah. Membayang di sebalik kemeriahan dekorasi (hiasan)Imlek yang digelar di berbagai penjuru Nusantara, termasuk di pusat Jakarta.
Seiring berkembangnya ekonomi Indonesia, tumbuh subur pilihan hidup untuk kelas atas, seperti perumahan dan sekolah. Etnik Tionghoa, yang dipersulit rejim Soeharto untuk masuk sekolah milik Pemerintah, lama terbiasa masuk sekolah swasta (private schools).
Setelah Reformasi 1998, deregulasi pendidikan membuka pintu bagi sekolah swasta internasional (antarabangsa) yang menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa asing lainnya seperti Mandarin, bukan Bahasa Indonesia.
Pemukiman mewah pun semakin berkembang di Jakarta, dengan contoh terkini kawasan reklamasi (tanah tambak) di Jakarta Utara, daerah yang secara historis (sejarah)dipadati etnik Tionghoa. Namun bezanya dengan Pecinan lama yang bertumbuh organik dan berakar asimilasi lokal (tempatan), kawasan-kawasan baharu ini diselimuti simbol budaya tempelan ala Disneyland.
Menjelajahnya seperti tanah antah-berantah; kurang terasa Indonesia, namun bukan pula Cina.
Tentunya setiap warga Indonesia berhak memilih sekolah, perumahan, dan tempat hiburan sesuai selera, kemampuan dan pengalaman hidupnya.
Dominasi pengusaha etnik Tionghoa dalam perekonomian Indonesia adalah buah dari diskriminasi puluhan tahun, kecenderungan tinggal mengelompok (berkelompok) adalah trauma sasaran kerusuhan sejak zaman Belanda, memasukkan anak ke sekolah internasional (antarabangsa) berbahasa asing adalah bekal apabila harus meninggalkan Indonesia seperti terjadi sebelumnya. Jadi bila sekarang jarak tetap terjadi kerana pilihan edukasi (pendidikan), domisili (kediaman rasmi) dan profesi (kerjaya), akar utamanya adalah diskriminasi sosial-politik sekian generasi.
Dan ini adalah pekerjaan kemasyarakatan yang masih panjang, baik untuk masyarakat sivil dan elemen Pemerintah. Membayang di sebalik kemeriahan dekorasi (hiasan)Imlek yang digelar di berbagai penjuru Nusantara, termasuk di pusat Jakarta.
MENGENAI PENULIS
Lynda Ibrahim ialah penulis dari Jakarta.
Sumber : BERITA Mediacorp/az
Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini
Langgani buletin emel kami
Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.
