NOTA DARI JAKARTA: Kabinet Gemuk Prabowo

JAKARTA: Sesuai tradisi beberapa era ini, Presiden dan Wakil Presiden (Naib Presiden) baharu Indonesia diambil sumpahnya pada tanggal 20 Oktober.

Demikian juga kali ini, walau 20 Oktober 2024 jatuh pada hari Minggu.

Berbalut busana Betawi untuk upacara pengambilan sumpah, Prabowo Subianto Djojohadikusumo menyampaikan pidato (ucapan) berapi-api khas dirinya.

Dari banyak isi pidato, yang mencuat adalah fokus kepada kedaulatan bangsa, aspek digital, kemandirian energi (kemampanan tenaga) dan keyakinan mencapai swasembada pangan (pemuliharaan hutan) dalam tempoh 4 hingga 5 tahun. Malamnya, setelah jamuan makan rasmi, Prabowo didampingi wakilnya (timbalannya), Gibran Rakabuming Raka, mengumumkan kabinet baharu. Keesokannya, kabinet baharu dilantik dan langsung melakukan serah-terima dengan pendahulunya.
 

BARISAN KABINET BAHARU

Saat Mei 2024 lalu Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) sepakat menghapus batas 34 Kementerian dari Undang-Undang Kementerian N0 39/2008, merebak dugaan bahawa Prabowo-Gibran akan membentuk 'Kabinet Gemuk'.

Dugaan (ramalan) ini sekarang terbukti. Postur (barisan) kabinet yang dinamai Kabinet Merah-Putih ini terdiri daripada 48 Menteri termasuk 7 setingkat Menteri Koordinasi, 5 Kepala Badan setingkat Menteri, 56 Wakil {Wakil (Naib) Menteri, Wakil (Naib) Menteri Koordinasi dan Wakil (Naib) Kepala Badan}.

Total (secara keseluruhannya) 109 anggota kabinet ini diambil sumpahnya segera setelah Presiden dan Wakil Presiden.

Walau ada Kementerian Koordinasi yang dihapuskan, lebih banyak lagi Kementerian yang dipecahkan. Sedikit contoh, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi yang sebelumnya dipimpin Nadiem Makarim, tokoh IT pendiri aplikasi Gojek, dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kemarin (dahulunya) dikomandoi (diterajui) Sandiaga Uno, pengusaha sekali gus running mate (calon timbalan) Prabowo pada Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019, sekarang dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Baik Nadiem dan Sandiaga tidak mendapat posisi dalam kabinet terbaharu.

Dua langkah yang dianggap positif adalah berdiri sendirinya Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Indonesia banyak memiliki pekerja migran kerah (kolar) biru di Asia dan Timur Tengah dengan berbagai dinamikanya, perlindungan serius dari negara dibutuhkan.

Khusus hak asasi manusia (HAM), walau publik (orang ramai) menganggap positif berdirinya Kementerian khusus hal ini, publik juga bingung kerana Menteri Koordinasi Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan rusuhan pada Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat dan tidak perlu mengungkit pelanggaran HAM di masa lalu.

Untuk posisi Wakil Menteri (Wamen), banyak sekali Kementerian yang tadinya tidak memiliki Wamen, sekarang mendapatkan pejabat itu. Mulai dari Kementerian Pertanian, Pariwisata, sampai Agama sekarang memiliki Wamen.

Manuver (strategi) menarik terlihat pada Kementerian Kewangan. Hampir tidak pernah memiliki Wamen, pada era kedua Jokowi kemarin diangkat Suahasil Nazara, dosen (pensyarah) dan peneliti ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang lama kenal dan bekerjasama dengan Menteri Kewangan, Sri Mulyani Indrawati.

Setelah Prabowo terpilih, walau belum dilantik, muncul Thomas Djiwandono sebagai Wamen kedua - pria yang berayahkan Soedradjad Djiwandono, ekonomi (ahli ekonomi) FEUI dan mantan Menteri, dan beribukan Bianti Djojohadikusumo, kakak sulung Prabowo.

Dalam Kabinet Merah-Putih, selain mempertahankan kedua Wamen ini, Prabowo menambah 1 Wamen lagi. Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri juga sekarang memiliki 3 Wamen.

HALA TUJU KABINET

Sejak awal Prabowo-Gibran menyatakan keinginan membentuk kabinet daripada kaum profesional yang bisa mewakili banyak kalangan dan bergerak cepat.

Kecepatan konsolidasi terlihat dari pengumpulan para talenta (bakat-bakat) terpilih ini selama dua hari di kediaman Prabowo untuk pembekalan (perbincangan) seminggu sebelum pelantikan, ditambah rencana pembekalan lanjutan di akademi militer (tentera) setelah pelantikan.

Tapi kerja kabinet tidak bisa hanya berdasarkan pelantikan. Ada perumusan kebijakan, pembentukan tim (pasukan), pengalokasian anggaran (peruntukan belanjawan) dan berbagai langkah persiapan lainnya. Pengubahan nama dan struktur Kementerian tidak bisa diselesaikan segera - dari pengalaman sejauh ini, minimal setahun.

Contoh kecil, di mana Kementerian baharu akan berlokasi kerja? Bagaimana bila Direktur Jenderal jumlahnya lebih sedikit dari Wamen yang baru ditunjuk?

Kekhuatiran lain dari melebarnya Kabinet adalah birokrasi makin berbelit, padahal salah satu target (matlamat) Reformasi 1998 adalah birokrasi yang lebih efisien dan efektif.

Dari berbagai survei (tinjauan) selama ini, birokrasi Indonesia tetap dinilai menyulitkan bisnes dan pelayanan publik (perkhidmatan awam). Belum lagi, bertambahnya Kementerian dikhuatirkan akan membuka peluang baharu untuk korupsi (rasuah), sebuah persoalan kronis lainnya.

Terakhir kali Indonesia memiliki anggota kabinet di angka 100 adalah saat Kabinet Dwikora dibentuk Soekarno pada awal dan pertengahan tahun 1960-an, era yang diwarnai mundurnya ekonomi dan konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno sendiri jatuh pada akhir 1960-an.

Dari 109 pejabat kabinet yang dilantik, tidak semuanya baharu. Selaras dengan narasi (naratif) kampanye (kempen) Prabowo-Gibran sebagai “keberlanjutan” dari kerja Jokowi, cukup banyak anggota kabinet Jokowi yang terpilih kembali.

Beberapa pengamat politik mempertanyakan, apakah Prabowo bisa membuat banyak terobosan (kemajuan) baharu bila cukup banyak anggota kunci kabinet Jokowi masih mengiringinya di periode (penggal) baharu ini.

Apalagi kerana putera sulung Jokowi adalah wakil Prabowo selama 5 tahun ke depan

Dari wajah-wajah baharu, beberapa wajah mencuri perhatian publik. Veronica Tan, pemerhati isu anak dan budaya dan bekas isteri Basuki “Ahok” Purnama, Wakil Gabenor Jakarta yang mendampingi Jokowi, diangkat sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ada juga Wamen Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang dikenal publik sebagai jurnalis televisi (wartawan televisyen) Ni Luh Puspa. Untuk isu pariwisata, yang selama ini dikenal luas publik adalah Ni Luh Djelantik, desainer (pereka) sepatu yang baharu saja terpilih mewakili Bali di Dewan Perwakilan Daerah.

Di luar semua analisa awal, jalan masih panjang terbentang; banyak yang mungkin terwujud atau berubah. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo berjanji akan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya.

Apa pun yang terjadi, sampai 2029 nanti nasib 280 juta rakyat disandarkan di pundak kedua-dua pemimpin dan 109 anak buahnya yang dilantik minggu ini. Mari kita saksikan kiprah mereka.

MENGENAI PENULIS

Lynda Ibrahim ialah penulis dari Jakarta.