Prabowo saran mansuhkan Pilkada untuk jimat kos

JAKARTA: Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan reformasi pada sistem Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menekankan betapa tingginya biaya politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Presiden Prabowo, sistem yang lebih hemat akan dapat meringankan beban ke atas calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung kepada rakyat dan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo sempena sambutan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor pada Khamis (12 Dis).

"Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan dari partai-partai lain. Mari kita fikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara mahupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tanya Presiden Prabowo.

“Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo turut berkongsi mekanisme pilihan raya di negara-negara lain seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga perundangan.

Menurut Presiden Prabowo, Indonesia pernah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah Indonesia bagaimanapun mengubah mekanisme sistem tersebut pada tahun 2005.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPRD, memilih sekali sahaja, ya sudah. DPRD itulah yang memilih gabenor memilih bupati. Efisien (cekap), enggak (tidak perlu) keluar duit,” menurut Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, perbelanjaan yang dikeluarkan untuk Pilkada boleh dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah dan sistem pengairan negara itu.